Rekomendasi Sarbumusi untuk Para Capres soal Ketenagakerjaan

Jakarta, NU Online

Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) memberikan masukan atau rekomendasi untuk para calon presiden RI pada pemilihan umum (pemilu) 2024 soal berbagai masalah ketenagakerjaan. 

Rekomendasi ini diberikan kepada para capres usai Sarbumusi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Ketenagakerjaan Indonesia, Bonus Demografi dan Ekonomi Rakyat di Hotel Lumire, Jakarta Pusat selama tiga hari, pada 12-14 Desember 2023.

Konfederasi Sarbumusi memandang bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, khususnya dalam menyambut bonus demografi. Sebab jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia tidak produktif, sehingga siapapun presiden yang memimpin Indonesia ke depan, harus memerlukan strategi yang matang.

“Bonus demografi di Indonesia puncaknya tahun 2030, sehingga Indonesia akan punya tenaga kerja produktif sebesar 64 persen dari total jumlah penduduk 297 juta jiwa,” ucap Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin melalui rilis yang diterima NU Online, pada Kamis (14/12/2023) malam. 

Menurutnya, keberlimpahan bonus demografi ini akan menjadi faktor yang menentukan Indonesia bisa keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah) dan menjadi negara maju. Untuk itu, Irham menyebut pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi 2030.

“Dengan catatan, bila tenaga kerja kita semuanya bekerja berproduksi, baik di sektor formal maupun informal. Namun sayangnya, meningkatnya sektor jasa saat ini, berbanding terbalik dengan sektor pertanian yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Proyek Nasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Dede Shinta menyoroti masalah tingkat pendidikan rendah adalah problem serius bagi tenaga kerja di Indonesia. Ia berpandangan bahwa ke depan tenaga kerja Indonesia perlu dibekali kemampuan mengelola sumber daya alam di sekitarnya.

“Tenaga kerja kita perlu dibekali kemampuan keterampilan mengelola sumber daya alam di sekitarnya, menjadi produk-produk yang bisa diserap ke pasar nasional, bahkan sampai ke mancanegara. Tentu saja mereka juga perlu dibekali keterampilan dan kapasitas untuk menjadi tenaga kerja andal,” kata Dede Shinta. 

Karena itu, Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Padang Wicaksono memandang pemerintah perlu melakukan penerapan strategi baru dalam menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan di masa mendatang. 

“Perlu terobosan-terobosan strategi untuk mengaktivasi balai balai pelatihan milik pemerintah, SMK, dan pendidikan vokasi lainnya, agar bisa menjadi tempat yang memberi bekal kapasitas dan keterampilan bagi tenaga-tenaga kerja kita,” ujarnya. 

Sebagai informasi, FGD bertajuk Ketenagakerjaan Indonesia, Bonus Demografi dan Ekonomi Rakyat ini dihadiri oleh para pakar dan tokoh yang selama ini berfokus pada isu-isu ketenagakerjaan.

Para tokoh yang hadir antara lain Pegiat Ekonomi Rakyat sekaligus Pengurus KADIN Bidang UMKM Koperasi 2015-2021 Dewi Hutabarat, Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kemnaker RI Muhyiddin, Anggota ILO Cristianus Pandjaitan, Ketua Lembaga Perekonomian PBNU Tyovan Ari Widagdo.

Hadir pula Victoria Fangiade dari Prakarsa, Eka Simanjuntak dari Yayasan Nusantara Sejati, Bahruddin dari Badan Akreditasi Nasional PDM (Paud-Dasar-Menengah), serta Joko Wiryono sebagai Pendiri dan Pemilik Pabrik Gula Gulanas.