Warta

PBNU Minta Tak Buru-Buru Disimpulkan Al Zaitun Tak Terkait NII

Jum, 13 Mei 2011 | 06:35 WIB

Jakarta, NU Online
Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud meminta agar tidak terburu-buru disimpulkan tak ada kaitan antara pesantren Al Zaitun dengan NII hanya dengan kunjungan satu jam saja, apalagi dalam sebuah kunjungan resmi.

“Tak cukup datang sejam atau sehari saja, apalagi dalam kunjungan resmi, kemudian langsung berkesimpulan tak ada kaitan dengan NII. Seharusnya dilakukan tabayyun atau dalam bahasa sekarang, penelitian yang mendalam sebelum diambil kesimpulan,” katanya, Jum’at.
<>
Sebelumnya, dalam kunjungan ke pesantren Al Zaitun, Rabu (11/5) Menag Suryadharma Ali menyatakan “Saya tak melihat ada tanda-tanda Al Zaitun terkait NII.”

Fakta tentang adanya pengakuan dari alumni Al Zaitun yang menyatakan adanya penyimpangan ajaran dalam pesantren tersebut dapat menjadi salah satu bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Apalagi banyak pengamat dan lembaga lain yang telah melakukan penelitian terhadap Al Zaitun dan menyimpulkan adanya keterkaitannya dengan NII.

“Jika penelitian dilakukan secara komprehensif, nanti bisa disimpulkan ada ngak keterkaitan dengan NII. Kalau tidak, Al Zaitun berhak mendapat nama baik, tetapi kalau memang benar terkait, harus ada tindakan,” terangnya.

Ia berharap agar isu keterkaitan antara NII dan Al Zaitun ini tidak dijadikan komoditas politik untuk meraih popularitas dari partai politik mengingat adanya pengikut dan jaringan NII yang bisa menjadi kantong suara. Menurutnya, sikap seperti ini tidak menunjukkan kenegarawanan.

“Jangan main-main popularitas dan didekati untuk kepentingan pragmatis pada kelompok yang disinyalir menentang NKRI. Mereka tak boleh diberi kesempatan,” tandasnya.

Ditegaskannya NII merupakan kelompok yang sudah ada sejak dahulu yang berusaha mendirikan negara sendiri dan secara ideologis bara apinya masih ada dan akan terus berusaha muncul jika diberi kesempatan.

“Banyaknya politisi dan pejabat yang datang ke Al Zaitun menunjukkan adanya kepentingan politik yang ingin diraih dan dipelihara dari jaringan yang dimiliki oleh pesantren tersebut,” paparnya.

Penulis: Mukafi Niam