Jakarta, NU Online
Permasalahan yang dialami oleh para TKW Indonesia terus bermunculan. Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum (LPBH-NU) baru-baru ini mendapat pengaduan dari keluarga TKW asal Indramayu yang dalam enam bulan ini kehilangan kontak yang bekerja di Jeddah Arab Saudi.
Ketua LPBHNU Andi Najmi menjelaskan fihaknya telah berusaha memfasilitasi dengan menghubungkannya pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang ada di Jeddah, tetapi sampai saat ini belum ditemukan keberadaan TKW tersebut.<>
“Permasalahan TKI tak akan selesai kecuali ada keberfihakan politik dari pemerintah mulai dari proses rekrutmen, pengiriman sampai pasca bekerja di luar negeri,” katanya, Selasa (30/11).
Amburadulnya regulasi sangat terlihat ketika terjadi kasus yang menimpa TKI belakangan ini dengan tidak jelasnya lembaga yang paling bertanggung jawab untuk menangani masalahnya.
“Seharusnya Menko dan sidang kabinet terbatas bisa mengatasi masalahnya, tapi ternyata tidak,” tuturnya.
Ungkapan yang selalu digembar-gemborkan pemerintah bahwa TKI sebagai pahlawan devisa menurutnya hanyalah lip service. Nyatanya pemerintah belum memberikan perlindungan yang maksimal jika terjadi masalah yang mereka hadapi.
Ia menegaskan, menjadi TKI merupakan pilihan terakhir jika ada pekerjaan yang layak di Indonesia. Ia mencontohkan, daripada mengirimkan sebanyak 2 juta pekerja ke Malaysia yang sebagian bekerja di perkebunan, mengapa pemerintah tidak membuka lahan-lahan baru untuk menampung mereka.
“Pemerintah juga harus mempersiapkan apa yang dilakukan oleh para TKI pasca bekerja di luar negeri, kan tak mungkin mereka selamanya bekerja di negeri orang,” tandasnya. (mkf)
Permasalahan yang dialami oleh para TKW Indonesia terus bermunculan. Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum (LPBH-NU) baru-baru ini mendapat pengaduan dari keluarga TKW asal Indramayu yang dalam enam bulan ini kehilangan kontak yang bekerja di Jeddah Arab Saudi.
Ketua LPBHNU Andi Najmi menjelaskan fihaknya telah berusaha memfasilitasi dengan menghubungkannya pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang ada di Jeddah, tetapi sampai saat ini belum ditemukan keberadaan TKW tersebut.<>
“Permasalahan TKI tak akan selesai kecuali ada keberfihakan politik dari pemerintah mulai dari proses rekrutmen, pengiriman sampai pasca bekerja di luar negeri,” katanya, Selasa (30/11).
Amburadulnya regulasi sangat terlihat ketika terjadi kasus yang menimpa TKI belakangan ini dengan tidak jelasnya lembaga yang paling bertanggung jawab untuk menangani masalahnya.
“Seharusnya Menko dan sidang kabinet terbatas bisa mengatasi masalahnya, tapi ternyata tidak,” tuturnya.
Ungkapan yang selalu digembar-gemborkan pemerintah bahwa TKI sebagai pahlawan devisa menurutnya hanyalah lip service. Nyatanya pemerintah belum memberikan perlindungan yang maksimal jika terjadi masalah yang mereka hadapi.
Ia menegaskan, menjadi TKI merupakan pilihan terakhir jika ada pekerjaan yang layak di Indonesia. Ia mencontohkan, daripada mengirimkan sebanyak 2 juta pekerja ke Malaysia yang sebagian bekerja di perkebunan, mengapa pemerintah tidak membuka lahan-lahan baru untuk menampung mereka.
“Pemerintah juga harus mempersiapkan apa yang dilakukan oleh para TKI pasca bekerja di luar negeri, kan tak mungkin mereka selamanya bekerja di negeri orang,” tandasnya. (mkf)
Terpopuler
1
Istikmal, LF PBNU Ikhbarkan 1 Muharram 1446 Jatuh pada Senin 8 Juli 2024
2
Hukum Meminta Bantuan Jin dalam Pandangan Islam
3
Hilal Muharram 1446 Tak Terlihat dari UIN Walisongo Semarang karena Mendung Tebal
4
Kisah Nabi Muhammad saat Diganggu Jin
5
PBNU Dorong Konten Moderat Terus Warnai Masjid Perkotaan
6
Di Sinilah Tempat Tinggal Jin dan Setan menurut Literatur Islam
Terkini
Lihat Semua
