Jadi Rujukan Bersama, Pesantren Muadalah Didorong Miliki Kurikulum Standar

Bogor, NU Online
Sebagai model pesantren yang istimewa, pesantren muadalah didorong memiliki kurikulum standar. Pasalnya, pesantren yang unik ini kurikulumnya banyak dirujuk pesantren lain baik yang salaf maupun modern.
<>
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Litbang Pendidikan Norformal-Informal Puslitbang Penda Balitbang Diklat Kementerian Agama, Muhammad Murtadlo, usai membuka secara resmi seminar tentang pesantren muadalah di Wisma PP Puncak, Bogor, Senin (23/11) malam.

Keistimewaan pesantren muadalah ini justru terlebih dahulu mendapat pengakuan dari luar negeri sebelum dari dalam negeri. Misalnya, ijazah pesantren tersebut bisa digunakan untuk melanjutkan belajar di kampus-kampus Timur Tengah. "Nah, di sini kan baru sekitar tahun 1990-an saja ada istilah muadalah," ujar Murtadlo.

Bagi Murtadlo, pilar pendidikan pesantren terdapat di pesantren muadalah. Oleh karena itu, seminar yang digelar hendak diarahkan untuk pendampingan untuk membuat standarisasi kurikulum. "Saya pikir kita perlu belajar bersama dan mencermati fakta pesantren muadalah ini. Sebab, ia menjadi rujukan pesantren salaf maupun modern," ungkapnya.

Terkait kurikulum, Murtadlo menegaskan, Puslitbang Kemenag mendorong sesama pesantren muadalah agar bisa bersinergi dengan internal mereka sendiri juga dengan pemerintah melalui Kemenag.

"Nanti mau kita dorong ke sidang komisi atau penjaringan aspirasi. Pertama apa yang harus dilakukan kementerian dan apa pula yang musti dilakukan pesantren sesama muadalah. Itu jadi satu komisi," tegasnya.

Kedua, lanjut Murtadlo, karena ini penelitian needs assesment, makanya yang perlu diketahui adalah kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pesantren muadalah. "Karena ini makhluk ini, kami hanya bisa mengumpani tapi tidak bisa mengatur sepenuhnya. Kami memberi ruang, merawat serta mengkonservasi saja," tandasnya.

Seminar ini mengundang sejumlah narasumber, antara lain Ketua Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) KH Abdul Ghoffar Rozien dan Subi Sudarto, Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dan Kesetaraan (Ditbindikta), Kemendikbud.

Para narasumber akan memberi komentar, catatan, dan masukan atas riset terhadap 11 pesantren terpilih. Sebelas pesantren tersebut adalah PP Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, PP Darussalam Garut, PI Matholiul Falah Kajen Pati, PP Tremas Pacitan, PP Al-Basyariyah Bandung, PP Ta'mirul Islam Surakarta, PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, PP Lirboyo Kediri, PP Al-Amin Prenduan Sumenep, PP Al-Hikmah Brebes, dan PP MHS Cirebon. (Musthofa Asrori/Abdullah Alawi)

Foto: Ketua RMI NU KH A Ghoffar Rozien saat berbicara pada seminar hasil riset pesantren muadalah oleh Puslitbang Penda di Wisma PP, Puncak, Bogor, Selasa (24/11)